BAB
I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Koperasi ada kerena ada anggota atau
sekelompok orang yang mempenyai tujuan yang sama secara ekonomi.tujuan adanya
koperasi adalah mensejahterakan anggota terutama dalam konteks ekonomi dan
spiritual. Prof SES menyebutnya sebagai sosialis religius, dan untuk mensejahterakan anggota
koperasi harus mempunyai usaha yang tentu harus sesuai dengen kebutuhan
anggotanya yang dikelola sesuai pronsip dan nilai koperasi.
Dalam usaha koperasi perencana
adalah anggota (disusun oleh pengurus dan disahkan RAT) pengelola koperasi
adalah anggota (pengurus dan karyawan) yang akan mendapatkan keuntungan materi
berupa gaji atau pendapatan dan pengawasan dilakukan oleh anggota yang juga
akan mendapatkan pendapatan berupa insentif untuk pengawas.dalam usaha koperasi
ada supllier yang seharusnya juga berasal dari anggota sehingga anggota
mendapatkan keuntungan langsung dan koperasi dapat memperoleh harga lebih
murah. Anggota juga berperan dalam pengumpulan modal sehingga permodalan
koperasi akan terjamin dan dari modal yang merupakan simpanan anggota maka
anggota mendapatkan uang jasa.
Kemudian
anggota sebagai pelanggan, koperasi seharusnya dapat memberikan nilai tambah
dalam bentuk memberikan harga senurah mungkin sehingga anggota mendapatkan
keuntungan berupa direct revenue (pengembalian langsung) sampai pada tahap ini
proses mensejahterakan anggota telah berjalan, bahkan sebagian besar proses
mensejahterakan anggota justru dimulai pada tahap proses usaha ini. Inilah
alasanya kenapa prinsip koperasi ketiga berbunyi Member Economic Participation
(ICA,1995) sedangkan SHU bukan bagian yang paling significan dalam konteks
mensejahterakan anggota, kenapa karena jumlah SHU terlalu kecil dibandingkan
dengan jumlah anggota koperasi.Keuntungan yang diperoleh koperasi lagi-lagi
diperuntukan untuk anggota dalam bentuk pelatihan untuk memahmkan idiologi
koperasi dan praktek-prakte real agar anggota paham bagiamana memperoleh
kesejahteraan dalam koperasi
B. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai
oleh penyusun antara lain sebagai berikut :
1. Mengetahui Pengertian dari Koperasi dan
UKM.
2. Mengetahui apakah UKM pada saat ini sudah
berhasil memperkuat basis ekonomi.
3. Mengetahui Awal Mulanya Koperasi dan UKM.
4. Mengetahui Salah satu Contoh dari UKM
yang sudah berhasil.
BAB
II
PEMBAHASAN
A. Sejarah Koperasi dan UKM
Koperasi
sebagai suatu sistem ekonomi, mempunyai kedudukan (politik) yang cukup kuat
karena memiliki cantolan konstitusional, yaitu berpegang pada Pasal 33 UUD
1945, khususnya Ayat 1 yang menyebutkan bahwa Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam Penjelasan UUD 1945 itu
dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu
adalah Koperasi.
Dewasa
ini, di dunia ada dua macam model Koperasi. Pertama, adalah Koperasi yang
dibina oleh pemerintah dalam kerangka sistem sosialis. Kedua, adalah Koperasi
yang dibiarkan berkembang di pasar oleh masyarakat sendiri, tanpa bantuan
pemerintah. Jika badan usaha milik negara merupakan usaha skala besar, maka
Koperasi mewadahi usaha-usaha kecil, walaupun jika telah bergabung dalam
Koperasi menjadi badan usaha skala besar juga. Di negara-negara kapitalis, baik
di Eropa Barat, Amerika Utara dan Australia, Koperasi juga menjadi wadah usaha
kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Di Jepang, Koperasi telah menjadi
wadah perekonomian pedesaan yang berbasis pertanian.
Di
Indonesia, Bung Hatta sendiri menganjurkan didirikannya tiga macam Koperasi.
Pertama, adalah Koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh
dan pegawai. Kedua, adalah Koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani
(termasuk peternak atau nelayan). Ketiga, adalah Koperasi kredit yang melayani
pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal. Bung Hatta
juga menganjurkan pengorganisasian industri kecil dan Koperasi produksi, guna
memenuhi kebutuhan bahan baku dan pemasaran hasil.Menurut Bung Hatta, tujuan
Koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani
kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil. Tapi, ini
tidak berarti, bahwa Koperasi itu identik dengan usaha skala kecil. Koperasi
bisa pula membangun usaha skala besar berdasarkan modal yang bisa dikumpulkan
dari anggotanya, baik anggota Koperasi primer maupun anggota Koperasi sekunder.
Contohnya adalah industri tekstil yang dibangun oleh GKBI (Gabungan Koperasi
Batik Indonesia) dan berbagai Koperasi batik primer.Karena kedudukannya yang
cukup kuat dalam konstitusi, maka tidak sebuah pemerintahpun berani
meninggalkan kebijakan dan program pembinaan Koperasi. Semua partai politik,
dari dulu hingga kini, dari Masyumi hingga PKI, mencantumkan Koperasi sebagai
program utama. Hanya saja kantor menteri negara dan departemen Koperasi baru
lahir di masa Orde Baru pada akhir dasarwarsa 1970-an. Karena itu, gagasan
sekarang untuk menghapuskan departemen Koperasi dan pembinaan usaha kecil dan
menengah, bukan hal yang mengejutkan, karena sebelum Orde Baru tidak dikenal
kantor menteri negara atau departemen Koperasi. Bahkan, kabinet-kabinet yang
dipimpin oleh Bung Hatta sendiri pun tidak ada departemen atau menteri negara
yang khusus membina Koperasi.
Pasang-surut
Koperasi di Indonesia Koperasi
di Indonesia dalam perkembangannya mengalami pasang dan surut. Sebuah pertanyaan
sederhana namun membutuhkan jawaban njelimet, terlontar dari seorang peserta.
?Mengapa jarang dijumpai ada Koperasi yang bertumbuh menjadi usaha besar yang
menggurita, layaknya pelaku ekonomi lain, yakni swasta (konglomerat) dan BUMN?
Mengapa gerakan ini hanya berkutat dari persoalan yang satu ke persoalan lain,
dan cenderung stagnan alias berjalan di tempat? Mengapa Koperasi sulit
berkembang di tengah ? habitat?
alamnya di Indonesia?? Inilah sederet pertanyaan yang perlu dijadikan bahan
perenungan.Padahal, upaya pemerintah untuk ?memberdayakan? Koperasi seolah
tidak pernah habis. Bahkan, bila dinilai, mungkin amat memanjakan. Berbagai
paket program bantuan dari pemerintah seperti kredit program: KKop, Kredit
Usaha Tani (KUT), pengalihan saham (satu persen) dari perusahaan besar ke
Koperasi, skim program KUK dari bank dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang
merupakan kredit komersial dari perbankan, juga ?paket program? dari Permodalan
Nasional Madani (PNM), terus mengalir untuk memberdayakan gerakan ekonomi
kerakyatan ini. Tak hanya bantuan program, ada institusi khusus yang menangani
di luar Dekopin, yaitu Menteri Negara Urusan Koperasi dan PKM (Pengusaha Kecil
Menengah), yang seharusnya memacu gerakan ini untuk terus maju. Namun,
kenyataannya, Koperasi masih saja melekat dengan stigma ekonomi marjinal,
pelaku bisnis yang perlu dikasihani, pelaku bisnis ?pupuk bawang?, pelaku
bisnis tak profesional.Masalah tersebut tidak bisa dilepaskan dari substansi
Koperasi yang berhubungan dengan semangat. Dalam konteks ini adalah semangat
kekeluargaan dan kegotongroyongan. Jadi, bila Koperasi dianggap kecil, tidak
berperan, dan merupakan kumpulan serba lemah, itu terjadi karena adanya pola
pikir yang menciptakan demikian.
Singkatnya,
Koperasi adalah untuk yang kecil-kecil, sementara yang menengah bahkan besar,
untuk kalangan swasta dan BUMN. Di sinilah terjadinya penciptaan paradigma yang
salah. Hal ini mungkin terjadi akibat gerakan Koperasi terlalu sarat berbagai
embel-embel, sehingga ia seperti orang kerdil yang menggendong sekarung beras
di pundaknya. Koperasi adalah badan usaha, juga perkumpulan orang termasuk yang berwatak sosial.
Definisi yang melekat jadi memberatkan, yakni organisasi
sosial yang berbisnis atau lembaga ekonomi yang mengemban fungsi sosial. Berbagai istilah apa pun yang
melekat, sama saja, semua memberatkan gerakan Koperasi dalam menjalankan visi
dan misi bisnisnya. Mengapa tidak disebut badan usaha misalnya, sama dengan
pelaku ekonomi-bisnis lainnya, yakni kalangan swasta dan BUMN, sehingga
ketiganya memiliki kedudukan dan potensi sejajar. Padahal, persaingan yang
terjadi di lapangan demikian ketat, tak hanya sekadar pembelian embel-embel.
Hanya kompetisi ketat semacam itulah yang membuat mereka bisa menjadi pengusaha
besar yang tangguh dan profesional. Para pemain ini akan disaring secara alami,
mana yang efisien dalam menjalankan bisnis dan mereka yang akan tetap
eksis.Koperasi yang selama ini diidentikkan dengan hal-hal yang kecil,
pinggiran dan akhirnya menyebabkan fungsinya tidak berjalan optimal.
Memang
pertumbuhan Koperasi cukup fantastis, di mana di akhir tahun 1999 hanya
berjumlah 52.000-an, maka di akhir tahun 2000 sudah mencapai hampir 90.000-an
dan di tahun 2007 ini terdapat -------- Koperasi di Indonesia. Namun, dari
jumlah yang demikian besar itu, kontribusinya bagi pertumbuhan mesin ekonomi
belum terlalu signifikan. Koperasi masih cenderung menempati ekonomi pinggiran
(pemasok dan produksi), lebih dari itu, sudah dikuasai swasta dan BUMN. Karena
itu, tidak aneh bila kontribusi Koperasi terhadap GDP (gross domestic product)
baru sekitar satu sampai dua persen, itu adalah akibat frame of mind yang
salah.Di Indonesia, beberapa Koperasi sebenarnya sudah bisa dikatakan memiliki
unit usaha besar dan beragam serta tumbuh menjadi raksasa bisnis berskala
besar. Beberapa Koperasi telah tumbuh menjadi konglomerat ekonomi Indonesia,
yang tentunya tidak kalah jika dibandingkan dengan perusahaan swasta atau BUMN
yang sudah menggurita, namun kini banyak yang sakit. Omzet mereka mencapai
milyaran rupiah setiap bulan. Konglomerat yang dimaksud di sini memiliki
pengertian: Koperasi yang bersangkutan sudah merambah dan menangani berbagai
bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan merangsek ke berbagai
bidang usaha-bisnis komersial.
Sebagai
sebuah sistem, kebijakan dasar pengembangan SDM koperasi dan UKM dipahami
sebagai kebijakan yang melibatkan banyak actor dan kepentingan yang merupakan
sub-sub sistem. Sub-sub sistem tersebut bisa dipahami sebagai stakeholders yang
masing-masing mempunyai peran dan kepentingan terhadap eksistensi dari koperasi
dan UKM. Oleh karena itu, untuk mendesain kebijakan dasar pengembangan SDM
koperasi dan UKM yang komprehensif, pertama yang harus dilakukan adalah
memetakan atau mengidentifikasi kelompok-kelompok yang terlibat dalam formulasi
kebijakan dan yang menjadi target dari kebijakan tersebut (policy formation and
target group). Kelompok-kelompok ini merupakan entitas yang sudah eksis dan
terlibat secara intens dengan urusan koperasi dan UKM.
Terkait
dengan kegiatan pemetaan ini adalah identifikasi peran (role) dan kebutuhan
(needs) yang diinginkan oleh masing-masing stakeholders terhadap koperasi dan
UKM. Termasuk didalamnya adalah identifikasi permasalahan-permasalahan
(problems) yang ditemui dari setiap stakeholder dalam mengoptimalkan perannya
dalam pengembangan SDM Koperasi dan UKM. Beberapa metode yang digunakan untuk
mengeksplorasi keinginan, peran, dan juga problematika stakeholders tersebut
diantaranya adalah diskusi kelompok terbatas, teknik moderasi, dan juga
wawancara mendalam dengan pelaku-pelaku kepentingan
Koperasi
dan UKM Diantara Banyak Kepentingan
Dari
kajian lapangan yang dilakukan hampir 6 bulan teridentifikasi beberapa
stakeholders yang secara significant berpengaruh terhadap program pengembangan
SDM koperasi dan UKM; diantaranya: Kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM
dan Dinas Koperasi dan UKM (dalam beberapa Kabupaten dan Kota masuk dalam dinas
perekonomian), serta balai latihan koperasi dan UKM. Ketiga stakeholders
tersebut mewakili unsur pemerintah (government side). Adapun yang non
pemerintah terpetakan LSM, Dekopin, perguruan tinggi, perbankan maupun non
perbankan, paguyuban koperasi dan UKM.
Secara
ringkas peran optimal dan keinginan dari berbagai stakeholders yang seharusnya
dilaksanakan dalam rangka pengembangan SDM koperasi dan UKM adalah sebagai
berikut: pertama, Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM (Meneg KUKM). Sesuai
dengan arah manajemen pengelolaan pemerintahan yang desentralistis fungsi
"mandatory" dari kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM adalah
dalam formulasi kebijakan dasar pengembangan koperasi dan UKM yang mengacu pada
dua prinsip: rasionalitas dalam artian sesuai dengan tingkat kebutuhan
masyarakat pengguna (target group) dan berkeadilan dalam mendistribusikan
nilai-nilai (termasuk di dalamnya adalah mekanisme yang fair dan transparan
dalam pengelolaannya). Untuk mendukung peran ini maka harus ditopang oleh suatu
kajian (research) yang sungguh-sungguh. Untuk itu
diperlukan
adanya suatu data yang valid dan representatif, tidak hanya didasarkan
padaasumsi-asumsi yang sering menyesatkan. Keterbatasan rasional (bounded
rationality) yang sering menjadi salah satu ciri kelemahan kebijakan publik
akan dapat dikurangi dengan supply data yang komprehensif dari berbagai sumber.
Kedua,
Dinas Koperasi dan UKM pada tiap Kabupaten dan Kota adalah avant garde (ujung
tombak) dalam pembinaan koperasi dan UKM di daerah. Otonomi daerah yang
bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, akan
memberikan amanah yang sangat besar kepada stakeholder ini. Pada saat sekarang
dinas tidak bisa lagi bertumpu pada petunjuk dari instansi di atasnya. Segala
sesuatunya tergantung pada inovasi dan kreatifitas masing-masing dinas di
daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, dinas UKM dan koperasi tetap harus
berpegangan pada unsur pemberdayaan masyarakat, pemerintah hanya akan memainkan
peran sebagai fasilitator yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan
kompetensi inti lokal (local core competency) yang dapat diolah menjadi produk
barang dan jasa dan juga informasi pasar. Dalam beberapa temu muka dengan
anggota koperasi dan UKM ditemukan semacam keragaman keluhan yakni masih
birokratisnya proses untuk mendapatkan jasa ini dan juga validitas data dan
informasi yang sering sudah usang.
Ketiga,
Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan. Peran yang dapat dimainkan oleh
adalah memfasilitasi dalam pengembangan riset dan SDM untuk mengembangkan
koperasi dan UKM. Dengan demikian koperasi dan UKM akan mendapatkan supply
pengetahuan yang up-to date untuk pengembangan bisnisnya. Idealnya antara
pemerintah, koperasi dan UKM, serta lembaga pendidikan ada keterkaitan tri
partiet. Disini perguruan tinggi akan berperan dalam pengkajian dan penelitian
berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan usaha koperasi dan UKM, serta
mencetak alumni yang dapat dimanfaatkan oleh koperasi dan UKM.
Keempat,
Lembaga Swadaya Masyarakat. Peran LSM adalah berfungsi sebagai pendamping bagi
koperasi dan UKM saat berhubungan dengan pihak-pihak luar seperti
pemerintah,
perbankan maupun sektor swasta lainnya. Selain itu LSM juga bisa berperan dalam
membangkitkan kesadaran sosial dan peranan yang bisa dimainkan olehnya,
khususnya dalam menghadapi pengusaha-pengusaha besar. Sehingga kekhawatiran
adanya eksploitasi sumber daya akan dapat dikurangi. Termasuk LSM di sini
adalah Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).
Kelima,
Lembaga Keuangan (bank maupun non-bank). Lembaga keuangan akan memegang peranan
yang sangat penting dalam pengembangan usaha koperasi dan UKM. Berdasarkan
kajian dari berbagai negara menunjukkan bahwa koperasi dan UKM adalah unit
usaha yang memperoleh keistimewaan (privileges) dari pemerintah dalam
permodalannya. Berdasarkan kajian, terlihat bahwa koperasi mendapatkan
perlakuan yang sama dengan unit bisnis lainnya, akibatnya dalam pengajuan modal
ke perbankan sering menemui permasalahan.
Keenam,
Badan diklat koperasi dan UKM (Balatkop dan UKM). Lembaga diklat disini
dipahami sebagai sistem temporer yang berperan untuk memberikan pengetahuan dan
keahlian dalam usaha koperasi dan UKM. Sebagai sistem temporer lembaga ini
berperan dalam menentukan corak dan kompetensi apa yang akan dihasilkan dari
peserta diklatnya. Tuntutan sekarang yang mengemuka adalah kurikulum yang
sesuai dengan local needs. Selain itu komposisi dari kurikulum juga hendaknya
lebih menitikberatkan pada praktek melalui magang ke unit bisnis yang lebih
maju. Berdasarkan kajian, permasalahan yang ditimbulkan dari belum tercapainya
tujuan instruksional dari diklat, salah satunya adalah pola rekrutmen calon
peserta diklat yang masih belum selektif dengan kompetensi yang akan dibangun.
Hal
ini yang muncul ke permukaan terkait dengan otonomi daerah, kebijakan
pengembangan koperasi dan UKM harus diarahkan pada jiwa dari otonomi yakni
untuk menciptakan kompetensi lokal dalam rangka meningkatkan daya kompetisi.
Oleh karena itu kebijakan yang mengarah pada bentuk-bentuk sentralisasi harus
dihindarkan. Implikasinya dalam mendesain kurikulum dalam diklat harus
disesuikan dengan kebutuhan
dan
muatan lokal (local needs).Dari temuan lapangan terdeteksi bahwa peran-peran
ideal yang seharusnya dilaksanakan dari masing-masing stakeholder terhadap
koperasi dan UKM belum berjalan secara optimal dalam suatu tatanan koordinasi
yang sinergis. Bahkan fakta dilapangan masih banyak ditemukan adanya tarik ulur
kepentingan antara Dinas Koperasi dan Dekopin, sebagai stakeholders dominan
dalam implementasi kebijakan pengembangan SDM koperasi dan UKM. Bahkan di
beberapa tempat ditemukan konflik yang cukup tajam antara Dekopin dengan Dinas
Koperasi, terutama dalam bidang teknis, seperti pengembangan diklat, penyaluran
subsidi, dan lainnya. Akibatnya muncul banyak duplikasi dan pengulangan
kegiatan dan program. Hal ini menimbulkan sikap apatis dan apriori dari anggota
koperasi dalam mendukung program yang diajukan oleh kedua institusi ini.
Conflict of interest ini juga masih terjadi antara LSM dengan pemerintah. LSM
masih merasa sering dicurigai oleh pemerintah. Sebaliknya pemerintah juga masih
dicurigai oleh LSM, masih sebagai mesin dari kekuatan politik. Sikap
parokialism jelas berdampak kepada efektifitas dan efisiensi program pembinaan
SDM koperasi dan UKM.
Selain
itu, dalam masa transisi seperti sekarang ini, masih juga banyak ditemukan
berbagai masalah yang menyangkut penataan kelembagaan instansi pembina koperasi
dan UKM. Sejak diimplemantasikannya UU Otonomi Daerah, urusan terkait dengan
pembinaan dan pengembangan koperasi menjadi bidang tugas dan kewenangan
pemerintah Kota /Kabupaten. Namun dalam implementasinya penyerahan kewenangan
termasuk pegawaianya tidak jarang menimbulkan konflik kepentingan di beberapa
pemerintah kabupaten/kota. Seringkali pemegang otoritas kebijakan di pemerintah
kabupaten dan kota dalam mengangkat pejabat setingkat kepala dinas atau di bawahnya
adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki kompetensi dan latar belakang
pekerjaan dan pengetahuan yang berkaitan dengan bidang tugas koperasi dan UKM.
Pertimbangannya semata hanya untuk mengakomodasi senioritas karyawan. Jelas
kebijakan ini akan berdampak kepada efisiensi dan efektifitas dari keberhasilan
program dan kebijakan itu sendiri. Selain itu, juga tidak jarang menimbulkan
friksi dan gejolak yang kontra produktif antara karyawan `asli` dengan karyawan
dari pusat.
Beberapa
Langkah Perbaikan
Dari
paparan permasalahan yang telah diuraikan, ada beberapa langkah yang bisa
dilakukan berkaitan dengan pengembangan kebijakan dasar koperasi dan UKM.
Pertama, mendesain payung kebijakan yang komprehensif dan aspiratif. Realitas
menunjukkan bahwa dalam pengembangan SDM koperasi dan UKM banyak sekali
kelompok yang mempunyai kepentingan dalam kebijakan ini. Untuk menjamin tingkat
efektifitas koordinasi dan sinkronisasi, maka kebijakan pengembangan dasar
harus berada dalam payung kebijakan yang memiliki daya jangkauan yang luas dan
berada di atas peraturan daerah.
Dari
sisi substansi kebijakan, dalam rangka mewujudkan suatu kebijakan yang rasional
dan adil maka diperlukan adanya suatu riset yang menyeluruh untuk menggali data
dan informasi yang berkaitan aspek pengembangan SDM koperasi dan UKM. Data dan
informasi yang yang komprehensif ini akan meredusir aspek penyederhanaan
permasalahan. Koperasi dan UKM memang merupakan entitas yang sangat beragam,
untuk itu perlu untuk diklasifikasikan berdasarkan skala usahanya.
Pengklasifikasian ini dilaksanakan untuk menjamin adanya efektifitas kebijakan
yang dihasilkan.
Kedua,
membentuk forum dialog dari berbagai stakeholders. Dalam rangka mereduksi
adanya conflict of interest dan duplikasi kegiatan idealnya ada sinergi
masing-masing stakeholders untuk merumuskan kebijakan substantif pengembangan
SDM koperasi dan UKM. Namun demikian sering masing-masing stakeholders saling
"berebut lahan" dalam menciptakan kegiatan pengembangan koperasi.
Misalnya antara Dekopin dan Dinas Koperasi, dan antara pemerintah dengan LSM.
Dari fakta ini jelas diperlukan adanya suatu kesepakatan wilayah garap (domain)
dari masing-masing kelompok yang berkepentingan. Kesepakatan ini akan terbangun
apabila ada komitmen untuk berdialog bersama. Dialog ini juga dapat diperluas
dengan melibatkan stakeholders lainnya; perguruan tinggi, LSM, dan dunia
perbankan. Peran ini pada tahap awal dapat difasilitasi oleh pemerintah.
Ketiga
merevitalisasi Lembaga Diklat. Lembaga Diklat adalah memegang posisi yang
sangat vital dalam menciptakan SDM koperasi yang handal dan kreatif sesuai
dengan jiwa koperasi yakni kemandirian. Titik-titik kritis (crucial points)
yang harus diperbaiki adalah mekanisme rekrutimen yang belum menjamin adanya
kesesuaian dengan kompetensi inti yang akan dibangun, kurikulum yang harus
senantiasa disesuaikan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan lokal (local
contains), dan mekanisme pembinaan peserta setelah mengikuti kursus (post
training) dengan menempatkan atau mencangkokkan mereka pada lembaga bisnis yang
lebih unggul dalam rangka transfer pengetahuan (magang).
Hal
lain yang perlu diperhatikan bahwa pengembangan SDM koperasi dan UKM hendaknya
jangan diredusir dengan mengadakan diklat saja, pengembangan SDM adalah
merupakan sistem yang didalamnya terdapat sub-sub sistem yang mana diklat hanya
merupakan salah satunya.Keempat, penguatan instansi pembina (capacity
building). Hal ini dapat dijalankan dengan mekanisme kerjasama dengan perguruan
tinggi dalam rangka peningkatan SDM pegawai pemerintah koperasi dan UKM. Hal
lain yang bisa dijalankan dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan
pemerintah adalah melalui jalan outsourcing dari organisasi luar. Cara ini
digunakan sebagai metode antara untuk menutupi kekurangan dinas koperasi dan UKM
dalam menjalankan fungsinya. Hal lain yang masih terkait dengan fungsi
fasilitator pemerintah adalah peningkatan kapasitas data dan informasi bisnis
yang dapat diakses oleh kopersi ataupun UKM. Untuk itu perlu dikembangkan
sistem informasi bisnis. Kelima, Memantapkan posisi lembaga diklat koperasi dan
UKM di tingkat wilayah. Saat ini lembaga ini tengah berada dalam masa transisi
yang mengarah pada situasi tak bertuan (stateless). Diklat koperasi dan UKM
pada era otonomi daerah adalah masih diperlukan sebagai salah satu icon dalam
menciptakan SDM koperasi yang unggul. Oleh karena itu, paling tidak pada
tingkat propinsi lembaga ini harus tetap eksis. Keberadaannya pada tingkat
propinsi, selain juga dalam rangka efisiensi juga dalam upaya menciptakan
kordinasi dan sinkronisasi kebijakan.
A. Pengertian Koperasi dan UKM
Kata
koperasi sangat familiar di kalangan masyarakat. Koperasi dapat diartikan
sebagai badan usaha yang menaungi anggotanya dalam aspek perekonomian yang
bertujuan mendapatkan kesejahteraan bersama. Pelaksanaannya berdasarkan prinsip
koperasi dan berasaskan kekeluargaan. Badan usaha ini pun berkembang pesat
berkat pengelolaan dan manajemen yang baik sehingga cukup mempengaruhi banyak
orang dan organisasi, di antaranya Boedi Oetomo dan SDI. Hari koperasi
Indonesia ditetapkan pada 12 Juli 1947. Adapun modal koperasi terdiri atas
modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri meliputi simpanan pokok yang
wajib dibayarkan anggota saat pertama kali mendaftar menjadi anggota. Simpanan
wajib yang dibayarkan selama ia menjadi anggota koperasi, simpanan khusus yang
terdiri dari simpanan sukarela (dapat diambil kapan saja), simpanan qurba, dan
deposito berjangka.
Selain
itu, modal terdiri dari dana cadangan yang diperoleh dari sisa hasil usaha yang
disisihkan dan hibah (pemberian). Sementara modal pinjaman koperasi berasal
dari anggota atau calon anggota koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan
bukan bank, serta penerbitan obligasi dan surat utang.Perangkat organisasi
koperasi adalah sebagai berikut :
Rapat
anggota yang memiliki wewenang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sekaligus
merupakan media penuangan aspirasi bagi anggotanya. Dalam rapat anggota, segala
hal yang berhubungan dengan kebijakan koperasi diputuskan seperti pemilihan,
pengangkatan, dan pemberhentian personalia pengurus dan pengawas.
Pengurus
koperasi, diberikan wewenang atas kepemimpinan koperasi dan bertanggungjawab
terhadap rapat anggota.
Pengawas
dalam koperasi berfungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap kualitas kerja
pengurus. Pengawas dalam menjalankan tugasnya berhak mendapatkan setiap
informasi maupun laporan pengurus yang bersifat rahasia dan bertanggung jawab
kepada rapat anggota.
Menjadi
anggota koperasi memiliki banyak manfaat, di antaranya para anggota akan
mendapatkan pembagian hasil usaha, membeli barang maupun jasa yang dibutuhkan
dengan biaya murah, dan kemudahan untuk menjual hasil produksinya.Selain itu,
para anggota mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan
proses yang cepat dan tentunya bunga yang dikenakan lebih rendah karena anggota
dalam hal ini berperan sebagai pemilik modal.Begitu banyak keuntungan yang
didapatkan melalui keikutsertaan koperasi. Selain keuntungan dalam segi
ekonomi, para anggota memperoleh keuntungan dalam bidang sosial, yaitu
mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang wirausaha.Melalui badan usaha ini
pula, berbagai kegiatan dapat diselenggarakan, di antaranya kegiatan kredit
perumahan, asuransi, jasa kesehatan, dan tunjangan hari tua bagi para
anggotanya.
Usaha
Kecil Menengah (UKM) merupakan sebuah istilah yang mengacu pada usaha berskala
kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimal sekitar Rp 200.000.000, belum
termasuk tanah dan bangunan. UKM merupakan salah satu contoh dari badan usaha
perseorangan dimana didirikan dan dimiliki oleh satu orang saja. Menurut
Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998, UKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat
berskala kecil dimana tipe bidang usahanya bersifat heterogen serta perlu
dilindungi oleh pemerintah untuk mencegah persaingan yang tidak sehat.
Kriteria
usaha kecil menengag menurut UU No. 9 tahun 1995, seperti.
- memiliki kekayaan bersih paling
banyak Rp 200.000.000 belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- memiliki hasil penjualan tahunan
paling banyak Rp 1.000.000.000
- dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- Berdiri sendiri dan bukan anak dari
suatu perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai atau
bergabung secara langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha
besar.
- Salah satu contoh dari badan usaha
perseorangan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, misal:
koperasi.
Kriteria
UKM menurut BPS dengan Kementiran Negara Koperasi dan UKM sebagai berikut.
- Jika hasil usaha perseorangan
berkisar sampai dengan 1.000.000.000, maka usaha tersebut digolongkan ke dalam
usaha kecil.
- Jika hasil usaha perseorangan
berkisar antara 1.000.000.000 sampai dengan 50.000.000.000, maka usaha tersebut
digolongkan ke dalam usaha menengah.
3
jrnis usaha yang dapat dilakukan oleh UKM untuk menghasilkan laba, seperti.
a. Usaha manufaktur (manufacturing
business) merupakan badan usaha yang aktivitas usahanya merubah bahan baku
menjadi suatu produk yang dapat digunakan oleh masyarakat atau produsen
selanjutnya. Contoh: pabrik konveksi yang menghasilkan pakaian maupun pengrajin
bambu yang menghasilkan mebel, hiasan rumah, souvenir dan sebagainya.
b. Usaha dagang (merchandishing business)
merupakan badan usaha yang aktivitas usahanya langsung menjual barang yang
sudah dibeli tanpa melakukan perubahan terlebih dahulu. Contoh: pusat jajanan
tradisional yang menjual berbagai macam jajanan tradisional maupun took
kelontong yang menjual semua jenis barang kebutuhan sehari-hari.
c.
Usaha jasa (sevice business)
merupakan usaha yang memberikan jasa atau layanan kepada konsumen. Contoh: jasa
pengiriman barang maupun warnet.
Jika
seseorang ingin mendirikan UKM, maka diperlukan diferensiasi bidang usaha yang
akan dilakukan supaya dapat menjadi pusat perhatian dan dikenal oleh konsumen
karena memiliki keunikan tersendiri. Diferensiasi merupakan segala upaya yang
dilakukan seseorang maupun perusahaan untuk menciptakan perbedaan dengan
pesaing usaha kita dengan tujuan memberikan nilai terbaik di mata konsumen.
Berikut
yang perlu dipirkan dalam membuat diferensiasi UKM, sebagai berikut :
¨ Konten (what to offer) yaitu
kelebihan apa yang dapat ditawarkan pemilik usaha kepada konsumen untuk
membedakan jati diri perusahaan dengan pesaing.
¨ Konteks (how to offer) yaitu
bagaimana cara sang pemilik usaha dalam menawarkan kelebihan usahanya kepada
konsumen.
¨ Infrasturktur (enabler) merupakan
faktor lain yang mendukung terlaksananya diferensiasi usaha dengan menunjukkan
perbedaan kemampuan tekhnologi, kemampuan sumber daya manusia dan fasilitas
yang dimiliki suatu perusahaan terhadap pesaing usahanya. Jadi, infrasturktur
merupakan segala sesuatu yang dimiliki suatu perusahaan untuk menciptakan apa
yang dapat ditawarkan dan bagaimana cara pemilik usaha untuk memperkenalkan
usahanya kepada konsumen.
Kita juga harus memperhatikan dua
hal dalam melakukan diferensiasi usaha, seperti.
¨ Kreatif dalam menghasilkan segala
sesuatu yang unik berhubungan dengan usaha kita.
¨ Positif artinya diferensiasi yang
dilakukan harus memberikan atau menambah nilai pada produk atau layanan yang
diberikan kepada konsumen.
Kelebihan
dan kekurangan perusahaan perseorangan.
Kelebihan
:
¨ Mudah didirikan dan dibubarkan karena
sifatnya fleksibel.
¨ Seluruh keuntungan dapat dinikmati sendiri
karena pemilik berperan sebagai pemilik tunggal.
¨ Jika timbul masalah dalam perusahaan,
pemilik dapat cepat mengambil keputusan karena pemilik tidak perlu
berkonsultasi dengan orang lain.
¨ Kegiatan operasi dan peraturan hukum di
badan usaha perseoranga tidak terlalu rumit.
¨ Rahasia perusahaan sangat terjamin karena
hanya pemiliknya yang mengetahui tentang masalah perusahaannya.
¨ Pemilik badan usaha perseorangan harus
membayar pajak kepada pemerintah, tapi lebih rendah dari pajak PT.
¨ Pemilik memiliki kepuasan tersendiri dan
dapat bertindak sesukannya karena peranannya sebagai pemilik tunggal.
¨ Jangka waktu badan usaha tidak terbatas dan
sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan.
¨ Biaya organisasi rendah karena membutuhkan
sedikit karyawan bahkan si pemilik bisa langsung terjun ke dalam usahanya.
¨ Manajemen perusahaan relatif fleksibel.
¨ Tidak melalui proses administrasi yang kompleks,
hanya sampai pembuatan akte notaris dan surat keterangan dari kelurahan saja
Kekurangan :
¨ Pemilik tidak dapat membagi kerugiannya
kepada pihak lain.
¨ Tanggung jawab pemilik tidak terbatas,
artinya pemilik bertanggung jawab terhadap semua beban dan utang badan usaha
dengan jaminan harta benda yang dimiliki perusahaan maupun harta pribadi jika
pemilik tidak mempu membayar utang usaha.
¨ Pemilik badan usaha perseorangan harus
menangani semua keputusan meskipun ia tidak memahami masalah tersebut.
¨ Keuangan badan usaha tergantung pada berapa
banyak uang yang dimiliki oleh pemilik badan usaha, biasanya diperoleh dari
harta milik sendiri dan pinjaman dari puhak luar. Terkadang pinjaman dana dalam
jumlah besar dapat menyulitkan pemilik badan usaha.
¨ Kelangsungan badan usaha kurang terjamin,
kecuali jika sedini mungkin sudah menyiapkan penggantinya.
¨ Status hukum perusahaan perseorangan tidak
berbentuk badan hukum.apabila pemilik usaha meninggal dunia atau sedang tidak
aktif, maka kegiatan usahanya aka terhenti.
¨ Kemampuan manajerial terbatas.
¨ Pemilik wajib memiliki NPWP karena si
pemilik menjadi satu kesatuan dengan usahanya.
Bidang
usaha yang perlu dipertimbangkan dalam menciptakan suatu usaha kecil menengah
a.
Penasehat. Saat ini, para
pengusaha sangat membutuhkan penasehat sebelum memutuskan untuk melakukan suatu
keputusan. Anda bisa menjadi seorang penasehat asalkan kalian memiliki banyak
pengalaman dan pendidikan. Contoh: pengacara, akuntan, perencana keuangan, jasa
konseling dan sebagainya.
b. Perantara atau sering disebut makelar
adalah orang yang dapat membantu seseorang untuk mencari atau dalam usaha
menjual produk dan jasa. Untuk dapat menjadi perantara, tidak membutuhkan modal
yang besar hanya mampu menyebarluaskan kualitas yang kita miliki dalam
menyelesaikan suatu masalah. Biasanya, bagi mereka yang berhasil melakukan
publikasi akan mendapatkan persentase bayaran yang telah ditentukan terlebih
dahulu dari hasil penjualan suatu produk atau jasa. Contoh: perantara penjualan
mobil, perantara penjualan minuman, perantara real estate dan sebagainya.
c. Pembangun. Jika kita memiliki keahlian
khusus, kita dapat membuka usaha untuk menyalurkan bakat yang kita miliki atau
kita juga dapat mempekerjakan seseorang untuk membantu kita. Contoh: tukang
listrik, tukang ledeng dan sebagainya.
d. Pencipta merupakan mereka yang memiliki
visi tertentu karena diperlukan kreativitas dan daya imajinasi yang tinggi
sehingga mereka mampu mengoperasikan suatu perusahaan. Contoh: desainer grafis
dan pendiri bisnis.
e. Pemilik adalah seseorang yang memiliki
uang lebih untuk menanamkan uangnya dalam bentuk saham di suatu perusahaan,
berinvestasi di perusahaan real estate atau membatu usaha yang didirikan oleh
orang lain yang kita kenal. Untuk menjadi seorang pemilik usaha membutuhkan
waktu yang cukup lama dalam mempelajari usahanya agar menghasilkan keuntungan
yang diinginkan.
f. Penjual yang handal dibutuhkan dimana
saja supaya produk yang dihasilkan suatu perusahaan dapat laku terjual. Untuk
menjadi seorang penjual yang handal, kita dituntut untuk berkomunikasi dengan
baik dengan calon konsumen, pekerja keras dan ulet.
C. Evaluasi UKM
Peran
Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperkuat basis usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) rupanya cukup berhasil. Salah satu buktinya, cukup banyak
pengusaha yang kini naik kelas. Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, hasil
evaluasi penyaluran KUR menunjukkan, sebagian pengusaha kelas mikro dan kecil,
kini sudah naik kelas menjadi pengusaha kelas menengah. Menurut Hatta, 400 ribu
pengusaha itu bisa naik kelas menjadi pengusaha kelas menengah setelah mendapat
kucuran pendanaan Rp 2 triliun dari program KUR. merupakan contoh sukses
program KUR. Pengusaha tersebut akan terus dibina, sehingga nanti bisa
mengakses kredit perbankan. Pemerintah sepakat untuk menghubungkan sektor UMKM
yang menjadi binaan Kementerian dengan perbankan. Sehingga, nanti masing-masing
Kementerian bisa memberikan daftar pengusaha UMKM binaannya yang potensial
kepada perbankan sebagai penyalur KUR maupun kredit biasa. Terkait KUR,
pemerintah optimistis penyalurannya akan berjalan lancar, bahkan bakal
melampaui target Rp 13,1 triliun. Hatta optimis, revisi kebijakan penyaluran KUR
seperti mempermudah penyaluran, meniadakan jaminan tambahan, hingga meniadakan
pengecekan ulang dari Bank Indonesia (BI), akan mampu mendongkrak penyaluran
KUR. Dan akses akan diperluas hingga ke BPD (Bank Pembangunan Daerah) yang
tahun ini akan menyalurkan Rp 2 triliun.Menurut Menteri Koperasi dan UKM
Syarifudin Hasan, hingga akhir Juni lalu, dari target Rp 6,5 triliun, kini
realisasi penyaluran KUR sudah mencapai Rp 5,1 triliun. Bagaimana dengan kredit
macet atau non performing loan (NPL) KUR? Menurut Syarifudin, angkanya relatif
rendah, yakni sekitar 3 persen. Bahkan, lanjut dia, ada bank penyalur yang NPL
KUR nya hanya 1,2 persen. Sementara itu, menurut Menteri Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) Mustafa Abubakar, pihaknya akan terus mendorong bank-bank BUMN
untuk mempercepat penyaluran KUR. Sebab, dari target penyaluran Rp 18 triliun,
sekitar Rp 15,8 triliun diantaranya dicover oleh bank pelat merah. Oleh karena
itu pihaknya akan terus memompa perbankan BUMN. Ini sangat penting, sebab KUR
merupakan salah satu penopang perekonomian.
D. Contoh UKM
Salah
satu usaha yang terbukti menjanjikan adalah di bidang otomotif, Selain dapat
menyalurkan hobi anda, usaha di bidang otomotif juga dapat memberikan
keuntungan yang besar bagi anda, KING AUTO INTERIOR (KAI) adalah salah satu
usaha franchise / waralaba yang bergerak di bidang otomotif. Satu konsep
franchise yang menawarkan system “One Stop Shopping”. Karena di KAI, kebutuhan
vital dari mobil anda dapat dipenuhi. Mulai dari cover jok, kaca film, audio &
aksesoris lainnya.
KAI menawarkan sistem usaha dengan keunggulan
:
1. konsep usaha di bidang otomotif yang
berbeda dengan yang lainnya
2. Investasi terjangkau
3. Keuntungan tinggi
4. ROI dalam 12 bulan
5. Bisnis yang telah terbukti menguntungkan
6. Memberi support marketing, produksi dan
management
7. Dukungan promosi secara global di seluruh
wilayah (NationAdvertising)
8. Tidak membutuhkan banyak karyawan
9. Pembatasan jumlah outlet per wilayah
10. Pemegang Brand terkenal :
• Cover jok : Autoleder, MBtech, DLO, Garson,
Nappa, GMATT, LMATT
• Kaca Film : Llumar Window Film, King Auto
Film
• Audio : Kenwood, Pioneer, Alpine,
SoundStream, JBL dll.
• Aksesoris : California Scents (Distributor
Nasional), Packy Poda (Distributor
Jawa Barat), HID dll
Prestasi
KING AUTO INTERIOR :
• The Best Car’s Interior : Auto Black Through
Contest
• The Best Car’s Interior : Accelera Auto
Contest
• Rekor MURI : Pemrakarsa Mobil Berlapis Jeans
• Rekor MURI : Pemrakarsa Jok Mobil Terbesar
• The Best Franchise in Marketing : Asosiasi
Franchise Indonesia &
Info
Franchise Magazine
• Top 5 Best Franchise : Asosiasi Franchise
Indonesia & Info
Franchise Magazine
• Pengusaha Berprestasi 2009 : Menteri
Perindustrian
• Pengusaha Berprestasi 2009 : Menteri
Koperasi & UKM
• Pengusaha Berprestasi 2009 : Menteri Tenaga
Kerja & Transmigrasi
• Raja Bisnis Waralaba Interior Mobil Pertama
dan Satu Satunya di Indonesia : Swa Magazine
BAB
III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Koperasi
adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas
dasar prinsip-prinsip Koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar
dengan biaya yang rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara
demokratis oleh anggotanya.Koperasi bertujuan untuk menjadikan kondisi sosial
dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dengan
Koperasi.
Usaha
Kecil Menengah (UKM) merupakan sebuah istilah yang mengacu pada usaha berskala
kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimal sekitar Rp 200.000.000, belum
termasuk tanah dan bangunan. UKM merupakan salah satu contoh dari badan usaha
perseorangan dimana didirikan dan dimiliki oleh satu orang saja.
B. Saran
1. Bagi penyusun, hasil Makalah ini dapat
dijadikan Acuan untuk memperbaiki
perekonomian menjadi lebih baik.
2. Bagi pembaca, diharapkan makalah ini
dapat bermanfaat dan berguna sebagai informasi dan dapat menambah referensi
khasanah ilmu pengetahuan.
Daftar
Pustaka
http://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_Kecil_dan_Menengah
berandaukm.blogspot.com
http://www.dokterbisnis.net/2009/12/02/pentingnya-diferensiasi-bagi-produk-atau-jasa
anda-bahkan-bagi-perusahaan-anda/
Adji.
Wahyu, Ekonomi untuk 3 SMA, jilid 3, Jakarta: Erlangga, 2007
http://www.dokterbisnis.net/2009/12/01/tipe-bisnis-apa-yang-cocok-buat-anda/
http://berkoperasi.blogspot.com/
http://io.ppijepang.org/cetak.php?id=17
http://manajemen-koperasi.blogspot.com/2008_08_24_archive.html
http://www.anneahira.com/dinas-koperasi.htm
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=20
http://komunitas.bisnisukm.com/groups/usaha-waralaba/forum/topic/bisnis-otomotif-yang-menguntungkan/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar